Lowongan Kerja BUMN Terbaru

Rekrutmen BUMN terbaru, Lowongan Kerja Bank, Lowongan CPNS, Bank, Lowongan Kerja Terbaru, Lowongan Swasta, Lowongan Kesehatan, Lowongan Tenaga Pendidik

Lowongan Kerja Non PNS Staf Pendukung Database Administrator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Lokerme.com - Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. 

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Staf Pendukung Database Administrator: 
  1. Melakukan maintenance database secara berkala;
  2. Mengintegrasikan database secara efektif dan efisien;     
  3. Mengelola database dalam hal perbaikan maupun; penambahan dari pengguna;  
  4. Memastikan back-up data yang dilakukan secara berkala, memulihkan data yang hilang atau rusak, serta memastikan integritas dan keamanan data yang dikumpulkan;    
  5. Membuat dokumen teknis mengenai pemodelan database; 
  6. Bekerja sama dengan programmer dalam melakukan update informasi pada website Direktorat Sertifikasi Profesi maupun Website PPSDM LKPP.

Persyaratan
  1. Warga Negara Indonesia;   
  2. Pria/Wanita;  
  3. S1/D-IV Teknik Informatika/Sistem  Informasi/Ilmu Komputer/Teknik  Komputer;  
  4. Menguasai MySQL, diutamakan menguasai lebih dari satu  Database Management System;  e.
  5. Memiliki pengetahuan dasar tentang programming;  
  6. Fresh Graduate/Pengalaman. Diutamakan memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam pengelolaan database;  
  7. Memiliki kemampuan dalam membuat pemodelan database; 
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara;   
  10. Tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;   
  11. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;   
  12. Mampu menyusun laporan yang berkualitas dengan waktu yang terbatas;   
  13. Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik serta proaktif;   
  14. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim

Cara Melamar Lowongan ini
  • Mengisi  form  lamaran  dan  mengunggah  softcopy  dokumen  lamaran  di  laman http://bit.ly/DBA-DSP-LKPP paling lambat 19 Juli 2019 pukul 12.00 WIB.   
  • Softcopy dokumen lamaran yang diupload wajib dalam format .pdf dengan kapasitas masing-masing file maksimal 10 MB, terdiri dari:   
    1. Scan Surat Lamaran yang telah dibubuhi tanda tangan yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP;   
    2. Daftar Riwayat Hidup yang dilengkapi Foto Diri ukuran 3x4 dan berwarna;   
    3. Scan Kartu Tanda Penduduk;   
    4. Pas Foto berwarna;   
    5. Scan Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai;  
    6. Scan Sertifikat Lain yang relevan. 
  • Dokumen asli atau salinan dengan legalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum  pada  angka  (2),  wajib  dibawa  ketika  pelamar  diundang  untuk  hadir  pada tahapan rekrutmen selanjutnya.
  •  Dokumen Administrasi Lainnya, seperti: 
    1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 
    2. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit; 
    3. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan Napza; 
    4. Sertifikat lain yang relevan 
Diserahkan ke Panitia Seleksi setelah dinyatakan diterima sebelum penandatanganan Kontrak Kerja. 
 
  • Lain-lain   
    1. Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti tes dan wawancara tanggal 23 – 26 Juli 2019.   
    2. Setiap pelamar bersedia untuk mengikuti seluruh proses tahapan rekrutmen di Jakarta atas biaya sendiri.   
    3. Apabila  sampai  dengan  tanggal  28  Juli  2019  tidak  ada  respon  dari  user  (Direktorat Sertifikasi Profesi), maka dapat disimpulkan pelamar tidak lanjut ke tahapan rekrutmen selanjutnya.   
    4. Apabila diterima, pelamar harus siap berkerja di Jakarta per 1 Agustus 2019.   
    5. Proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya.

Sumber
LKPP

Deadline
26 Juli 2019
Loading...

Download Aplikasi Lokerme.com
download aplikasi lokerme

Anda Ingin mendapatkan Update dari Lowongan Kerja dari Lokerme.com, Silahkan ikuti kami dengan cara menambahkan Email anda dibawah ini (Periksa E-mail Anda Buka E-mail yang berisi tautan Berlangganan, lalu klik Link Verifikasi):

0 Response to "Lowongan Kerja Non PNS Staf Pendukung Database Administrator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa"

Post a Comment