Lowongan Kerja BUMN Terbaru

Rekrutmen BUMN terbaru, Lowongan Kerja Bank, Lowongan CPNS, Bank, Lowongan Kerja Terbaru, Lowongan Swasta, Lowongan Kesehatan, Lowongan Tenaga Pendidik

Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Lokerme.com - Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan. 

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

A. STAFF PENDUKUNG UMUM (Subbagian Rumah Tangga, 1 orang)
Kualifikasi:
  1. Wanita;
  2. Usia Min. 22 tahun dan Maks. 30 Tahun;
  3. Pendidikan Minimal D3/S1 Jurusan Ekonomi Akuntansi / Manajemen, (Pengalaman Min. 1 tahun);
  4. IPK. Min. 3.00 (skala 4.00);
  5. Terampil menggunakan Microsoft Office dan Internet;
  6. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik;
  7. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;
  8. Mampu bekerja sesuai target;
  9. Memiliki integritas dan motivasi tinggi untuk bekerja;
  10. Bersikap Jujur, bertanggung jawab dan disiplin; dan
  11. Dapat memahami pekerjaan / tugas dengan baik

Uraian Pekerjaan:
  1. Melaksanakan Pelayanan Ruang Pimpinan;
  2. Melakukan Persediaan Barang Konsumsi:
  3. Melakukan Rekonsiliasi Penggunaan Anggaran;
  4. Melakukan Pemantauan Anggaran di Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan;
  5. Menyiapkan konsep nota dinas dan/atau surat;
  6. Membantu persiapan rapat, seperti: menyiapkan kelengkapan adminstrasi (undangan, presensi, dan notula), menyiapkan konsumsi rapat;
  7. Melakukan pemesanan fasilitas akomodasi (transportasi, penginapan), termasuk pengajuan honorarium narasumber dalam pelaksanaan kegiatan;
  8. Menyelenggarakan Kebutuhan sehari-hari Perkantoran: dan
  9. Melaksakan Arsip dengan rapih dan baik terhadap dokumen transaksi.
B. STAFF PENDUKUNG UMUM/ ARSIPARIS (Subbagian Tata Usaha, 1 orang)
Kualifikasi:
  1. Laki-Laki
  2. Fisik Kuat dan Sehat, Tinggi Badan Minimal 165 Cm;
  3. Usia Min. 22 tahun dan Maks. 35 Tahun;
  4. Pendidikan Minimal D3/S1 Arsiparis, Perpustakaan (Pengalaman Min. 1 tahun);
  5. IPK. Min. 3.00 (skala 4.00);
  6. Terampil menggunakan Microsoft Office dan Internet;
  7. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik;
  8. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;
  9. Mampu bekerja sesuai target;
  10. Memiliki integritas dan motivasi tinggi untuk bekerja; dan
  11. Bersikap Jujur, bertanggung jawab dan disiplin;

Uraian Pekerjaan:
  1. Melakukan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif Unit Kerja;
  2. Malakukan Penataan Arsip Aktif dan Inaktif dengan rapi dan benar sesuai dengan aturan arsip;
  3. Melakukan penataan Arsip Aktif dan Inaktif dengan rapi dan cepat sehingga mudah kembali ditemukan saat mencari arsip tersebut; dan
  4. Mengelola Arsip Aktif dan Inaktif semua Unit Kerja.
Cara Melamar Lowongan ini
Jika nada memiliki kualifikasi diatas, Kirimkan CV dan Lamaran anda Online
DAFTAR ONLINE

Sumber
Disini 

Deadline
-
Loading...

Download Aplikasi Lokerme.com
download aplikasi lokerme

Anda Ingin mendapatkan Update dari Lowongan Kerja dari Lokerme.com, Silahkan ikuti kami dengan cara menambahkan Email anda dibawah ini (Periksa E-mail Anda Buka E-mail yang berisi tautan Berlangganan, lalu klik Link Verifikasi):

0 Response to "Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah"

Post a Comment